Senin, 03 Januari 2011

Produk Investasi Bermodal Nama Besar Grup Bakrie

Tawaran produk investasi berbasiskan efek Grup Bakrie dengan potensi gain hingga 19%

Kesepakatan yang dirajut dengan Keluarga Rothschild pada bulan lalu, benar-benar membawa angin segar bagi Keluarga Bakrie. Sejak muncul pengumuman rencana transaksi tukar guling saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan saham Vallar Plc milik Nathaniel Rothschild, harga saham beberapa emiten yang bernaung di bawah Grup bakrie langsung menggeliat.

Lihat saja, harga saham BUMI telah melesat 15,38% sejak 15 November lalu menjadi Rp 3.000 per saham pada Kamis pekan lalu (2/12). Sedangkan harga saham induknya, PT bakrie & Brothers Tbk (BNBR), melonjak hingga 25% dalam periode yang sama. Managing Research Indosurya Securities, Reza Priyambada, berpendapat, kesepakatan dengan Rothschild itu memang menjadi sentimen positif bagi Grup Bakrie. Pasalnya, investor global kini melihat masuknya kerajaan bisnis Rothschild asal Inggris bakal menopang ekspansi usaha Grup Bakrie.

“Selama ini, sentimen hanya datang dari rencana penerbitan saham baru BUMI dan pembayaran utang,” tutur Reza. Dus, dia merekomendasikan beli saham BUMI dengan target harga Rp 3.500-Rp 3.800 per saham untuk 12 bulan ke depan.

Tak hanya harga saham-saham Grup bakrie yang terbang oleh kabar masuknya Rothschild tersebut. Kepercayaan keluarga turunan pengusaha asal Inggris untuk berinvestasi di Grup bakrie itu, juga menjadi senjata utama para manajer investasi (MI). Kini, mereka gencar menawarkan instrumen investasi berbasiskan efek atau surat utang dengan embel-embel Grup Bakrie.

Seorang eksekutif di pasar modal mengaku, pernah ditawari produk investasi semacam Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) belum lama ini. Yang menarik, jeroan produk itu adalah surat utang terbitan Grup Bakrie. “Iming-iming imbal hasilnya sangat tinggi,” kata eksekutif yang menolak disebutkan jati dirinya itu kepada KONTAN, dua pekan lalu.

Berdasarkan sepotong informasi tersebut, KONTAN bertandang ke kantor PT Batasa Capital di pusat kota Jakarta, pertengahan pekan lalu. Perusahaan ini merupakan pengelola dana masyarakat alias MI yang beroperasi sejak 23 April 2002. Semula, agen pemasaran Batasa menawari KONTAN untuk berinvestasi pada produk reksadana kelolaan mereka. Beberapa produk reksadana kemasan MI yang dulunya bernama PT Bakhtera Tjipta Sakti itu adalah Reksadana Syariah Batasa Sukuk dan Syariah Batasa Kombinasi. Masing-masing adalah produk reksadana berjenis pendapatan tetap dan campuran.

Saat KONTAN menanyakan produk lain yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi, sang agen menyodorkan produk non-reksadana yang bisa memberikan keuntungan 19% per tahun. Bahkan, keuntungan yang diperoleh akan lebih besar jika investor bisa menarik investor lainnya. Komisi yang diperoleh mencapai 1% dari nilai investasi. “Nama produk ini MSN Surat Utang Bakrie,” ujar si agen.

Produk berbasis surat utang jangka menengah atau medium secure notes (MSN) terbitan Grup bakrie itu akan jatuh tempo 20 Januari 2012. Nilai minimal investasi sebesar Rp 1 miliar. Kontrak penempatan dana baru dibuat jika calon investor menyetujui untuk berinvestasi. Namun, produk investasi itu tidak memiliki jaminan. “Jaminannya nama baik Bakrie,” terang agen pemasaran Batasa. Apalagi, kesepakatan BUMI dengan Vallar bisa menjadi nilai plus dan daya pikat kepada para investor untuk membeli efek-efek Grup bakrie lainnya. Termasuk, surat utang terbitannya.

KPD atau bukan

Sebenarnya, jika kita telusuri, surat utang itu merupakan instrumen pengganti dari gadai saham Grup Bakrie. Pada tahun 2008, Batasa memegang gadai saham atau repurchase agreement (repo) saham-saham emiten Grup Bakrie. Saham-saham itu dikemas dalam produk investasi berbentuk KPD. Tak hanya Batasa yang membuat produk semacam itu.

PT PNM Investment Management yang mengoleksi repo saham Grup bakrie senilai Rp 1,4 triliun juga membuat produk KPD bertajuk Dana Prima. Imbal hasilnya 9% per tahun. Keadaan menjadi berantakan ketika krisis global menghantam bursa saham sejak kuartal ketiga 2008. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat mencapai posisi tertinggi di level 2.810,37 pada awal tahun, terpangkas 60,37% ke posisi 1.113,62 pada 29 Oktober 2008.

Saham-saham Grup bakrie pun terkena imbasnya. Harga saham BUMI yang sempat bertengger di Rp 8.550 per saham pada 12 Juni 2008 terjungkal hingga ke posisi Rp 425 per saham pada 15 Januari 2009. Akibatnya, nilai saham BUMI, yang mayoritas menjadi jaminan repo, turun drastis. Hasil keuntungan KPD pun macet dan investor tak bisa menarik dananya. Sebab, pihak bakrie kesulitan menambah nilai jaminannya, baik berupa saham maupun dana tunai.

Belakangan, Grup bakrie menyodorkan surat utang MSN terbitannya sebagai jaminan pelunasan utang kepada para pemegang repo. Namun, tak semua pihak bersedia menerima tawaran restrukturisasi utang semacam itu. Contohnya, PNM Investment. “Kami pernah disodori restrukturisasi semacam itu, tapi kami menolaknya,” kata M.Q. Gunadi, Presiden Direktur PNM Investment.

Ujungnya, PNM dan bakrie melalui mediasi Kejaksaan Agung, meneken kesepakatan restrukturisasi pada 25 Februari 2009. bakrie menyanggupi mencicil pokok dan bunga utang repo selama 24 bulan ke depan. Selain itu, mereka memberikan insentif berupa tambahan bunga 1% di atas bunga repo yang selama ini dibayarkannya. Kini, PNM Investment mengaku hanya tinggal memiliki tagihan senilai Rp 113 miliar. “Insya Allah, hari Jumat (3/12) akan ada pelunasan terakhir,” imbuh Gunadi kepada KONTAN, Kamis (2/12) lalu.

Langkah berbeda dipilih Batasa. Mereka bersedia menerima pola restrukturisasi yang mengganti saham repo dengan surat utang MSN terbitan Grup Bakrie. Tak diketahui pasti nilai repo yang digenggam Batasa. Tapi, berdasarkan laporan keuangan kuartal III-2010 BNBR, ada repo saham senilai Rp 10 miliar kepada PT Batasa Securities di akhir tahun 2009. Nilai tersebut sudah tidak dicatatkan lagi pada laporan keuangan tahun 2010. Jadi, kemungkinan, Batasa telah mengganti repo saham itu dengan surat utang MSN Grup Bakrie.

Sayangnya, upaya KONTAN mendapatkan konfirmasi dari manajemen Batasa hingga akhir pekan lalu, belum membuahkan hasil. Ngurah Libra Utama, anggota Dewan Komite Investasi Batasa, tidak merespons panggilan telepon dan pesan pendek (SMS) yang dikirimkan beberapa kali oleh KONTAN.

Sedangkan Rosinu, Principal Batasa Capital, mengaku tidak mengetahui pasti masalah tersebut. “Saya baru masuk Batasa tahun 2009,” kata bekas Direktur PT Trimegah Securities Tbk tersebut. Namun, dia menduga, mungkin ada sedikit nasabah Batasa yang masih menggenggam MSN bakrie berbunga 19% per tahun tersebut. “Tapi kami tidak berjualan KPD (dengan aset dasar MSN Grup Bakrie),” imbuh Rosinu.

Jadi, Batasa hanya menjajakan MSN Grup bakrie layaknya sebuah agen penjual saja. Di sisi lain, manajemen BNBR mengakui memang pernah menerbitkan surat utang berbentuk MSN. “Kalau tidak salah nilainya sekitar Rp 5 triliun, tapi saya tidak ingat kepada siapa kami menerbitkannya,” ujar Eddy Soeparno, Direktur Keuangan BNBR.

Dari penelusuran laporan keuangan BNBR per 30 September 2010, hanya tercantum penerbitan surat utang pada 17 April 2009. Itu merupakan bagian dari restrukturisasi utang BNBR kepada Piper Price Company. Surat utang itu terdiri atas Tranche A dan B senilai masing-masing Rp 1,16 triliun dan Rp 3,10 triliun. Tranche A jatuh tempo 12 Januari 2012. Sementara Tranche B terbagi atas tiga seri, yang salah satu serinya jatuh tempo pada 20 Januari 2012, sesuai dengan masa jatuh tempo produk MSN tawaran Batasa.

Aturan main KPD

Jika berupa KPD, semestinya, investasi berbasis MSN Grup bakrie yang ditawarkan Batasa itu terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Tapi, pengawas pasar modal belum bisa menilai kehalalan produk investasi semacam itu. “Kalau Anda punya bukti, tolong bawa ke Bapepam-LK, kami akan tindak-lanjuti,” ujar Kepala Biro Pengelolaan Investasi Bapepam-LK Djoko Hendratto.

Bapepam-LK mengatur KPD di dalam peraturan Nomor V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual bertanggal 16 April 2010. Salah satu poin aturan tersebut, jumlah dana kelolaan awal untuk setiap nasabah pada pengelolaan portofolio efek untuk nasabah perorangan minimal Rp 10 miliar.

Jumlah itu bisa menyusut dari nilai nominal sepanjang diakibatkan pergerakan harga pasar portofolio efek tersebut. Selain itu, jika MI sedang mengelola portofolio efek untuk nasabah perorangan pada saat aturan Bapepam-LK itu ditetapkan, Bapepam-LK memberi waktu tiga bulan kepada mereka untuk menyesuaikannya.

Sedangkan MI yang tengah mengelola dana untuk kepentingan nasabah individu secara berkelompok diperbolehkan mengelola dana tersebut hingga instrumen investasinya jatuh tempo atau paling lambat setahun sejak aturan Bapepam-LK itu dirilis.

Yuwono Triatmodjo
(Sumber: Tabloid KONTAN, Minggu Pertama-Desember 2010)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar